Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Hi.Agus Istiqlal,SH.,MH yang diwakili oleh asisten bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Kabupaten Pesisir Barat Syamsu Hilal,S.Sos menghadiri acara Koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 di Sekretariat PKK Kabupaten Pesisir Barat pada hari Kamis 12 September 2019.
Informasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,MM , hadir dalam acara tersebut , Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nur Kumala,S.Pd, Kepolsek Pesisir Tengah Kompol.Drs.Ansori BM Sidik, Fasilitator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tony Fisher, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.
Dalam sambutan nya , Bupati Pesisir Barat yang sampai kan oleh asisten II mengatakan bahwa , pentingnya membangun anak harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Anak adalah amanah tuhan yang maha esa, generasi masa depan bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa depan, yang dimulai dari anak usia dini.
masa usia dini merupakan masa keemasan “Golden Age” di mana pada masa usia nol sampai dengan lima tahun, jaringan otak anak tumbuh sangat pesat, apabila kita abaikan dalam memperhatikan anak dalam masa keemasan ini maka kita akan kehilangan generasi yang handal dan akan terjadi Loss Generation. maka dari itu, Indonesia berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan World Fit for Children (dunia yang layak bagi anak) melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), yang dilakukan di era otonomi daerah. kabupaten/kota layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi di tingkat kabupaten, Bupati Pesisir Barat mengharapkan peran aktif dinas/ lembaga terkait agar terus meningkatkan koordinasi dalam rangka mengembangkan kebijakan dan program, maupun inisiatif kegiatan yang mampu mendukung percepatan perwujudan KLA. sehingga apa yang kita harapkan bersama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan dapat tercapai.
implementasi mengacu pada indikator KLA yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak, meliputi: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya , serta (5) perlindungan khusus.
Implementasi tersebut perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, para orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.(Bukhari).
