Tulang Bawang Barat,penalampungnews.com
Inspektorat dan DPMT masih ‘Lemah’ dalam melakukan pengawasan te hadap tata kelola Dana-desa terhadap 93 Tiyuh serta terus disoroti oleh Ketua Kejian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)
Bupati Tubaba diharapkan dapat meng-evaluasi kinerja inspektorat dan DPMT Tubaba lantaran ditemukan sejumlah tiyuh melanggar Aturan jika dibiarkan justru akan menjadi esiden buruk pencoreng nama baik permerintah Daerah Tubaba,
Dikatakan Ahmad Basri, mengatakan Ada 93 Tiyuh ( Desa) di Tubaba yang kini menjadi tugas berat dipundak DPMT ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh) dan tentunya peran strategis dari Inspektorat sebagai institusi pengawasan dan pembinaan. Kedua lembaga tersebut ( DPMT Dan Inspektorat) secara normative memang bertugas membantu Bupati,
Sebagai pemilik otoritas tertinggi pada tingkat kepemimpinan level kabupaten. Menjadi Tolak ukur dua instansi tersebut memberikan dampak yang luas terhadap roda pemerintahan, kata Abas saat ngopi bareng pada Sabtu, (15/1/2022)
Menurutnya ,Tugas berat yang
akan menjadi problem keseharian bagaimana memberikan pemahaman secara profesionalisme pada fungsi tugas para 93 kepala Tiyuh tentang aturan – aturan pengelolaan pemerintahan Tiyuh ( Desa). Tujuan agar mereka tidak menabrak aturan hukum perundang – undangan yang ada,”cetus Aktivis lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 1997, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang merupakan Warga Tiyuh Karta
Ahmad Basri juga menjelaskan, Secara normative bisa dikatakan bahwa 93 kepala Tiyuh memiliki latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang beraneka ragam dengan berbagai prilaku yang mengiringinya. Dari masyarakat biasa – biasa lalu loncat pada loncatan pada roda kekuasaan pemerintahan, Gagap sosial kekuasaan tentu pasti ada ketika menyandang jabatan,
” Tugas berat ini tidak lain bagi DPMD Dan Inspektorat adalah bagaimana memberikan satu diksi pemahaman menyeluruh dari 93 kepala Tiyuh sebagai pemerintah Tiyuh, untuk menjalankan kepercayaan masyarakat melalui program Presiden RI Joko Widodo yang mana Dana Desa (DD),
di peruntukannya mensejahterakan pertumbuhan ekonomi rakyat membangun Desa tertinggal, bagaimana tata kelolah Dana Desa ( DD) secara baik, Pemahaman tentang peraturan perundang – undangan tata pengelolah Dana Desa agar tidak melanggar hukum,”urainya.
Akhir-akhir ini di awal tahun 2022 kita menyaksikan berbagai macam isi berita berbagai media online tentang tentang begitu banyak diketemukan berbagai macam salah urus, pengelolaan Dana Desa yang pada akhirnya.
“Ujung-ujungnya mempertanyakan efektifitas kerja profesionalisme yang diatas, Dalam hal ini tentu pada tugas fungsi dua institusi (DPMD – Inspektorat), jelasnya
Kedua lembaga ini pada akhirnya hanya sibuk mengkounter membela melakukan klarifikasi ini dan itu terhadap tata kelola Dana Desa ( DD) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa.
Pada akhirnya semakin banyak melakukan pembelaan terhadap problem Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa maka akan melahirkan persepsi publik yang beragam serta pandangan negatif.
Jangan memaksa publik berasumsi terhadap institusi DPMT, Inspektorat
bahwa ada dugaan kerjasama kepada pihak Tiyuh untuk meraup Keuntungan dari Dana Desa dimaksud.
banyak ditemukan penyimpangan dalam praktek pengelolaan dilapangan namun tidak ada respon dari inspektorat. Serta belum ada tindakan apapun maka tidak bisa disalahkan akan terus menimbukkan berbagai asumsi yang kurang baik oleh publik, masih .tegas Abas
“Kita sesungguhnya tidak menginginkan adanya kepala Tiyuh masuk penjara atas ketidak pahaman ketidak tahuan soal pengelolaan Dana Desa dikarnakan lemahnya peran yang ada pada Wilayah DPMD dan Inspektorat itu tugasnya
Bupati Tubaba ,untuk meng-evaluasinya,
Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan dari berbagai media yang telah memberikan informasi melalui karya tulis jurnalistik, terhadap publik terkait penggunaan anggaran Dana Desa (DD) serta informasi penting lainnya, di Kabupaten Tubaba, saya mendukung kenerja rekan-rekan wartawan, tutupnya. ketua kajian kritis kebijakan publik pembangunan.” (**Alb)
