Dugaan Penyimpangan Dana Desa Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan,LSM Aliansi Tubaba Akan Berkordinasi Ke Kejari Menggala…
[su_animate][su_highlight background=”#cf141c”]Penalampungnews.com[/su_highlight][/su_animate]
Tulang Bawang Barat,Lampung–
Ketua Tim Investigasi lembaga aliansi Indonesia (DPP) Kabupaten Tulang bawang Barat wardi saputra dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi menggala,terkait adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa ditiyuh gunung katun tanjungan,Kecamatan Tulangbawang udik kabupaten setempat.
Kita dulu sudah pernah sempat berkominikasi dengan kasi intel kejasan tinggi menggala bang Miryando lewat telepon, dab sudah sempat juga berjanji ingin ketemu,tapi belum sempet ketemu,beliau sudah dipindah tugaskan.Nah ini kan sudah ada gantinya, hari senin ini akan ada acara pelantikan kasi intel yang baru pengganti bang Miryando,kalau namanya saya belum tau, besok kita datangin saja sambil melihat acara pelantikan tersebut, “kata wardi pada Penalampungnews.com,Rabu (25/10).
Penyimpangan Dana Desa ini makin nampak adanya dugaan tersebut, karna sampai saat ini kepalou Tiyuh Gunung katun tanjungan Sahlan,tidak bisa menunjukkan apa saja bangun-bangunan yang ia buat dari tahun 2015, 2016 sampai dengan tahun 2017 ini, “terangnya.
Ia pun menambahkan,” tugas kita ini, baik lembaga atau pun mediakan cuma menyampaikan kepublik apa yang kita lihat dan yang kita dengar, untuk salah atau benarnya biarkan aparat penegak hukum yang membuktikan.
Diberitakan sebelumnya
Sahlan Kepalo Tiyuh (Kepala Desa) Gunungkatun Tanjungan, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) secara tegas kembali menyangkal dugaan penyimpangan realisasi program Dana Desa (ADD) tahun 2016 di tiyuh setempat.
Sangkalan tersebut disampaikan saat mengklarifikasi pemberitaan media, di hadapan Camat Tulangbawang Udik Tausin dan Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Tiyuh (BPT) setempat Ideham, Rabu (6/9)
“Terkait semua pemberitaan dugaan permasalahan dana desa (DD), di Tiyuh Gunungkatun Tanjungan, semua itu tidak benar. Kalau untuk proses penggunaan dana desa. itu semuanya sudah hasil musyawarah masyarakat,” kata Sahlan .
Dia juga menyatakan siap bertanggung jawab dan diproses secara hukum, jika memang terjadi kesalahan dan penyelewengan dalam pengelolaan dan realisasi DD.
“Saya siap bertanggung jawab apa bila benar ada kesalahan dalam mengelola dana desa di tiyuh ini. Siap untuk diproses hukum dan saya siap mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepalo Tiyuh Gunungkatun Tanjungan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua BPT Gunungkatun Tanjungan Ideham yang juga menjabat staff di Inspektorat Kabupaten Tubaba. Menurut dia, realisasi DD di tiyuh setempat sudah sesuai hasil musyawarah warga.
Terpisah, Tim Investigasi Lembaga aliansi indonesia (DPP) Wardi Saputra meminta Kepalo Tiyuh Gunungkatun Tanjungann bisa menunjukkan lokasi dan hasil pembangunan fisik menggunakan dana desa (DD) tahun 2015, 2016 dan 2017.
“Sebaiknya kepalo tiyuh menjelaskan, apa dan dimana saja lokasi hasil pembangunan fisik program DD itu, agar diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan serta prasangka negatif dari masyarakat,” kata
Wardi.
(Erwansyah)
