Kartu Tani Tak Berpihak Kepada Petani,”Geni Boyolali” Menggelar Aksi…
[su_animate type=”bounceInDown” duration=”0.5″ delay=”0.5″][su_highlight background=”#cf141c” color=”#f5f2f2″]Penalampungnews.com[/su_highlight] |[/su_animate]
Boyolali|
GERAKAN TANI BOYOLALI (GENI BOYOLALI) MENGGELAR AKSI TERKAIT KARTU TANI YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA PETANI
Petani sebagai soko guru bangsa tentu merupakan tanggungjawab besar yang harus di emban oleh petani, mengingat petani sebagai penjaga keberlangsungan hidup manusia
melalui pangan yang diproduksinya. Peranan petani yang begitu besar tersebut harusnya, petani mendapatkan porsi perhatian yang besar dari pemerintah selaku penyelenggara negara. Tetapi sampai hari ini petani belum juga mendapatkan kemudahan akses alat produksi maupun akses reform yang meliputi bibit, pupuk, pasar dan keberpihakan kebijakan pemerintah. Persoalan produksi yang cukup kompleks dan hasil produksi yang tidak sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani membuat petani senantiasa dirugikan.
Alih-alih petani dipermudahkan dalam akses mendapatkan kebutuhan sarana produksi (Pupuk), pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membuat petani semakin sengsara. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, membuat gebrakan adanya kartu tani.
Seolah menjadi angin segar bagi para petani di Boyolali pada Khususnya dan masyarakat tani Jawa Tengah pada umumnya untuk mendapatkan pupuk. tetapi fakta lapangan mengatakan lain, kata Hanafi Kordinator Aksi Gerakan Tani Boyolali (GENI BOYOLALI).
Hanafi menyampaikan, bahwa kartu tani justru malah membuat petani kesusahan dalam mengakses pupuk. pasalnya dengan kartu tani, petani justru dibuat ribet dan bingung dengan segala macam adminitrasinya.
Petani itu tahunya mengolah lahan, waktunya memupuk itu ada pupuknya, butuh bibit tersedia dan waktu panen laku dengan harga yang layak. Selain itu, petani juga di paksa untuk menabung terlebih dahulu dan jika tidak punya tabungan, petani tidak bisa mendapatkan pupuk. padahal kondisi petani kita itu secara ekonomi menengah kebawah. Bahkan, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dengan keterbatasan modal usaha tani para petani biasanya mengambil pupuk di kios dengan pembayaran setelah panen atau istilah di desa itu yarnen (Bayar setelah Panen).
Tanggungjawab petani itu sudah berat, harus produksi dan menghasilkan pangan untuk kita semua, mbok ya jangan dipersulit seperti ini. bagi kami kartu tani ini tidak tepat bagi para petani. Bisa-bisa malah jadi seperti kasus E-KTP, anggaran pembuatan kartu tani dikorupsi secara berjam’ah, Tandas Hanafi Korlap Aksi (*/NA)
