Permasalahan Anggaran Insentif RK-RT Candra Kencana Belum Tuntas? Inspektorat ‘Harus Tegas’
Tulang Bawang Barat,penalampungnews.com
Ahmad Basri Ketua Kajian kritis kebijakan publik pembangunan (K3PP) Kabupaten Tulang Bawang Barat mengharapkan agar Inspektorat Lebih Tegas, Jika terbukti M. Saifulloh mantan kepala tiyuh candra kencana melakukan pelanggaran dalam merealisasikan Anggaran Dana-desa (DD) pada tahun 2021 untuk pembangunan jembatan usaha tani yang terbangkalai bahkan tidak selesai dikerjakan.
Demikian ditegaskan Ahmad Basri, Aktivis lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik tahun 1997 itu , dia menuturkan bawah yang pertama pihak inspektorat harus tegas jika terdapat ada penyelewengan Anggaran dana-desa ,”
ujarnya melalui sambungan Whafshapnya sabtu, (15/1/2022) sekitar pukul 08.00.WIB.
” Inspektorat jangan buang badan karna pembangunan jembatan tersebut menggunakan angaran DD sebesar Rp,105.100.000,- jika tidak selesai itu tugasnya wilayah wewenang inspektorat dibawa keproses hukum.
Kalau ada pernyataan inspektorat secara tertulis bahwa kepala tiyuh melanggar DD lalu diperkuat didukung oleh barang bukti selanjutnya ,Polisi bisa melakukan penyelidikan awal atas laporan tersebut ,terangnya.
Ahmat Basri juga ,menekankan jika ada perjanjian diantara pihak saifulloh mantan kepalo tiyuh dan 6 RK -34 RT, secara tertulis akan membayarkan insentif gajih maka dibenarkan secara hukum perdata namanya penyelesaian mediasi kekeluargaan.
” Namun jika batas akhir perjanjian tidak dipenuhi maka bisa masuk wanprestasi. Ingkar janji, serta dapat dibawa keproses hukum,. Bisa perdata atau pidana delik penipuan pembohongan”,urainya.
Ahmad Basri juga mengutarakan jika tidak ada laporan dari korban,dalam persoalan insentif gajih yang belum dibayarkan tersebut polisi tidak bisa memprosesnya. Tapi kalau masalah menyangkut uang DD laporannya ke inpektorat, Inspektorat yang memutuskan salah atau tidak.
Kalau menyangkut dana DD ada pelanggaran hukum maka inspektorat memberi rokomendasi kepenegak hukum untuk diproses. Itu tata caranya.
Sementara maridi ketua rukun tetangga (RT) -04 Tiyuh candra kencana melalui sambungan telpon selulernya pada pada rabu (12/1/2022) membenarkan
bahwa pasca viralnya pemberitaan disejumlah awak media sebelumnya terkait belum dibayarnya insentif gajih selama tiga bulan pihaknya mengaku pernah dikumpulka oleh habibi perwakilan dari mantan kepalo tiyuh Saifulloh untuk mengkraifikasi persoalan tersebut.
“Malam senin (11/1/2022) kemarin kami seluruh RT dan RK pernah di dipanggil dikumpulkan oleh pak habibi saudara pak saifulloh di balai kesenian untuk membuat surat perjanjian terkait gajih insentif tiga bulan yang belum dibayarkan
dalam pertemuan itu,lanjut maridi
pihak perwakilan mantan kepalo tiyuh saifulloh yang diwakilkan oleh habibi, siap bertanggung jawab pihaknya berjanji akan menyelesaikan gajih kami yang belum dibayar terhitung sejak bulan juli-Agustus-september dengan rincian 6-RK sebesar Rp,36,000,00,- dan 34 RT,
Rp,36,600,000,- dengan kesepakatan batas waktu maksimal 28 Februari 2022 sudah dibayarkan,jelas maridi.
Maridi juga menegaskan pertemuan tersebut hanya sebatas membuat surat kesepatakan namun belum ada titik penyelesaiannya . Jika perjanjian surat kesepakatan tersebut tidak ditepati ataupun ingkar janji maka pihaknya beserta seluruh RT dan RK akan melaporkan Persoalan tersebut ke aparat penegak hukum (APH) agar dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
” kemarin itu hanya pembuatan surat perjanjian belum pembayaran insentif gajih,jika ada dalam pemberitaan sudah selesai itu tidakbenar belum selesai kok mas.
kami masih menunggu niat baik dari pihak saifulloh bahwa hasil pertemuan itu membuat kesepakatan yang disaksikan ketua BPT, Bhabinkantikmas dan seketaris tiyuh setempat bahwa
pak habibi siap bertanggung jawab sesuai kesepakatan pembayarannya yang sudah ditentukan ,” tegas Maridi. (Alb).
