Supaya Tepat Sasaran, Rumah Penerima PKH Berencana Akan Diberi Tanda Kusus
LAMPUNG TIMUR (Pena Lampung) – Polemik pemasangan stiker pada rumah penerima manfaat PKH di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung mendapatkan tanggapan serius dari kalangan eksekutif dan yudikatif. Senin (17/02/2020).
Ketua fraksi partai Demokrat Lampung Timur, Irson Hendriansyah menegaskan sangat menyetujui rencana pemasangan Stiker pada rumah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
,”saya atas nama fraksi Partai Demokrat DPRD kabupaten Lampung Timur sangat menyetujui dengan dipasangnya stiker di rumah-rumah keluarga penerima PKH, bila perlu tidak hanya dengan stiker tapi dicat dengan warna yang mentereng,”tegas Irson Hendriansyah
Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur berencana akan konsultasi langsung dengan pihak Dinas Sosial.
,”saya juga nanti akan konsultasi langsung kepada dinas sosial kabupaten Lampung Timur agar segera melaksanakan hal tersebut karena komisi 4 juga bermitra langsung dengan dinas sosial kabupaten Lampung Timur,”sambung Ketua fraksi Demokrat
Lebih lanjut Irson juga menambahkan bahwa telah berkonsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan bupati Zaiful Bokhari.
,”kami telah konsultasi ke dinas Sosial Provinsi Lampung berkaitan dengan pendataan dan juga dugaan penerima manfaat PKH yang kurang tepat sasaran, saya katakan ini butuh keberanian untuk menerapkanya karena tak semudah membalikkan telapak tangan,”lanjutnya
“Saya juga sudah sampaikan ke bupati Lampung timur Zaiful Bokhari terkait rencana pemasangan stiker dan dia sangat setuju, ” Harus itu “!! “Tambah Hendri menirukan jawaban Zaiful Bukhari
Sementara Kepala Dinas Sosial Lampung Timur Darmuji mewacanakan pemasangan stiker ”Keluarga Prasejahtera” di rumah penerima program PKH, dia menyatakan dirinya tengah mengikuti rapat koordinasi nasional untuk membahas pemasangan stiker yang diwacanakan oleh Kementerian Sosial.
,”memang lagi diwacanakan pemasangan stiker untuk Lamtim terkait PKH, bansos pangan dan lainnya,”kata Darmuji
Namun, kata Darmuji, pihak Dinsos Lampung Timur belum merealisasikan pemasangan stiker tersebut karena menunggu arahan dari Kemensos,”belum direalisasikan pemasangan stikernya, masih menunggu arahan dari kemensos,”ungkapnya
Sebelumnya Aktivis sosial sekaligus ketua Yayasan Advokasi Kelompok rentan Anak dan Perempuan (AKRAP) Lampung Edi Asadad, mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Sosial agar turun ke lapangan untuk mengecek adanya dugaaan penyimpangan pemberian bantuan kepada warga miskin melalui Program PKH.
AKRAP meminta rumah warga penerima manfaat agar di beri label atau stiker sehingga meminimalisir penyelewengan. (Eri)
